• Muhamad Rizky. Jurnalis
Lintas-7.com - Bogor. Dalam sosialiasinya Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, akrab disapa Gus Ipul, pertama kalinya mengumpulkan kepala daerah se-Jabar yang di inisiasi dan difasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi
Bupati Bogor, Rudy Susmanto yang juga hadir ditengah acara, mempercayakan Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah pada pembentukan sekolah rakyat tingkat daerah dan membantu warga masyarakat kurang mampu
Acara yang digelar di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor itu, berlangsung di Cibinong, pada Kamis (13/3/2025).
Tak hanya itu, Sekolah ini juga akan menerima siswa-siswi yang berada di desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi, yakni tercatat 10% terendah dari penduduk Indonesia.
Sekolah Rakyat dirancang berasrama dan sepenuhnya gratis, termasuk kebutuhan pakaian, alat sekolah, serta makan dan minum.
Hal itu dilakukan untuk menyatukan data sosial tunggal ekonomi sebagai basis data masyarakat kurang mampu.
Kita dipertemukan dengan bupati, wali kota, ditempatkan di Kabupaten Bogor. Terima kasih sekali, tentu saya sampaikan tiga hal tadi ya, "ungkapnya
Pertama, soal program eksisting Kementerian Sosial tentang PKH bansos, bantuan untuk yatim, makanan untuk lansia, "kata Gus Ipul
Gus Ipul memaparkan berbagai program Kementerian Sosial yang telah direncanakan sejak tahun 2012.
Termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), dan bantuan untuk yatim piatu serta makanan super untuk lansia.
Semua program ini diharapkan dapat didukung dan disinergikan oleh pemerintah daerah, khususnya di wilayah Bogor.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul juga menyoroti perkembangan data tunggal sosial ekonomi yang menjadi instruksi Presiden.
Ia menekankan pentingnya keseragaman data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar semua intervensi sosial dapat lebih tepat sasaran sekaligus menghindari ketidaktepatan distribusi bantuan.
Gus Ipul juga menjelaskan, pemerintah akan melakukan evaluasi data tunggal sosial setiap tiga bulan untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Dengan adanya data tunggal ini, diharapkan tidak ada lagi penerima bantuan yang tidak berhak atau sebaliknya, yang berhak malah tidak menerima bantuan sosial.
