• Agus Dzajuli. Jurnalis
Lintas-7.com - Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan anggaran yang akan dikeluarkan untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 mencapai Rp719 miliar. Total anggaran tersebut diperoleh dari hasil efisiensi.
Hal itu diungkapkan Tito dalam rapat kerja (rapat) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (10/3/2025).
KPUD anggaran Rp 429.725.922.805 atau 59,75%. Bawaslu Rp 158.919.295.848 atau 22,10%. TNI Rp 38.531.459.000 atau 5,36%. Polri Rp 91.993.554.893 atau 12,79%. Total Rp 719.170.232.546.
"Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp 1 triliun karena ada upaya melakukan efisiensi tersebut," ujar Tito.
Tito mengatakan sudah meminta kepada KPU dan Bawaslu agar mengajukan anggaran seminimal mungkin agar tidak memberatkan APBD daerah yang menggelar PSU.
"Kami memohon kepada KPU Bawaslu agar betul betul mengajukan efisien, jadi seminimal mungkin supaya tidak memberatkan APBD," kata Tito.
Seluruh anggaran itu, hampir semuanya disanggupi oleh APBD pemerintah daerah masing-masing. Sebagian besar biaya PSU rata-rata tidak terlalu besar, ada yang hanya Rp400 juta.
"Yang besar hanya Banggai 3,8 miliar kebutuhan KPU, Bawaslu juga mengajukan Rp 3 miliar ini juga kami minta diefisiensikan dipelototi betul kegunaannya," kata Tito.
Tito mengatakan hampir seluruh PSU bisa disanggupi dari anggaran daerah.
"Nah ini untuk PSU yang 10 yang sebagian hanya beberapa daerah ini semua dapat dicukupi oleh APBD masing-masing ini kami sudah zoom meeting berapa kali, kita turunkan tim juga itulah kira-kira hasilnya bahwa APBD menyanggupi," jelas Tito.
"Kemudian, untuk 14 pemda untuk PSU seluruhnya yang seluruhnya ini ada hampir semua juga bisa ditutup dengan APBD," sambungnya.
