• Ahmad Chudori. Jurnalis
Lintas-7.com - Jakarta. Sejumlah kementerian ataupun lembaga (K/L) kini telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta
Tentu ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Meski begitu dari Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan APBN 2025 hingga Rp 306 triliun.
Dengan demikian, anggaran K/L ditinjau kembali sebesar Rp 256,1 triliun, dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) kini mencapai sebesar Rp 50,59 triliun.
Namun Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu kemudian dipertegas oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, menteri dan pimpinan lembaga diminta melakukan efisiensi anggarannya masing-masing, serta membahasnya dengan mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Berdasarkan catatan yang dihimpun, ada 87 K/L yang sudah melaporkan efisiensi anggaran ke DPR RI.
Dari angka hasil revisi yang sudah disetujui DPR ini tentu berbeda dari rencana prosesntase nilai efisiensi yang awalnya diumumkan Kementerian Keuangan.
Hasil revisi efisiensi berbentuk rencana yang sudah disetujui DPR harus dilaporkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), paling lambat pada 21 Februari 2025.
Berikut daftar K/L yang sudah membahas revisi nilai efisiensi anggaran dengan DPR RI.
I. Berikut Daftar Mitra Komisi I-IV DPR RI
Komisi I
1. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dipangkas sebesar Rp2,03 triliun dari pagu Rp9,8 triliun.
2. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dipangkas Rp26,7 triliun dari pagu Rp166,2 triliun.
3. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebesar Rp3,84 triliun dari pagu Rp7,72 triliun.
4. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebesar Rp538,6 miliar dari pagu Rp1,32 triliun.
5. Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebesar Rp334 miliar dari pagu Rp1,08 triliun.
6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebesar Rp58,1 miliar dari pagu Rp187 miliar.
7. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Rp15,84 miliar dari pagu Rp54,66 miliar.
Komisi II
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dipangkas sebesar Rp184,9 miliar dari pagu Rp392.980.127.000.
2. Kementerian Anggaran Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebesar Rp2.011.800.000.000 dari pagu Rp6.454.781.052.000.
3. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp2.174.500.000.000 dari pagu Rp4.792.328.518.000.
4. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Rp1,15 triliun dari Rp6,3 triliun, dan tambahan anggaran Rp8,1 triliun.
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp843,2 miliar dari pagu Rp3.062.311.327.000.
6. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp955 miliar dari pagu Rp 2.416.945.124.000.
7. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar Rp195,1 miliar dari pagu Rp798.342.991.000.
8. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebesar Rp91,4 miliar dari pagu Rp328.488.668.000.
9. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar Rp93,1 miliar dari pagu Rp293.795.636.000.
10. Ombudsman RI sebesar Rp91,6 miliar dari pagu Rp255.591.019.000.
11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp34.059.992.000 dari pagu Rp89.271.812.000.
12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp128,7 miliar dari pagu Rp267.135.531.000.
Komisi III
1. Komisi Yudisial (KY) sebesar Rp74,7 miliar dari pagu Rp184.526.343.000.
2. Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp2.288.100.000.000 dari pagu Rp12.684.119.652.000.
3. Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar Rp226,1 miliar dari pagu Rp611.477.078.000.
4. Kejaksaan Agung (Kejagung) sebesar Rp 5.431.300.000 dari pagu Rp24.276.145.850.
5. Polri sebesar Rp20.589.400.000.000 dari pagu Rp126.620.300.800.000.
6. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebesar Rp201 miliar dari pagu Rp 1.237.441.326.000.
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp109,8 miliar dari pagu Rp354,6 miliar.
8. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebesar Rp998,6 miliar dari pagu Rp2.455.000.000.000.
Komisi IV
1. Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp10,28 triliun dari pagu Rp29,3 triliun.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp2,12 triliun dari pagu Rp6,22 triliun.
3. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebesar Rp1,22 triliun dari pagu Rp5,16 triliun.
4. Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp198 miliar dari pagu Rp329 miliar.
II. Berikut Daftar Mitra Komisi V-VIII DPR RI
Komisi V
1. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp60.469.537.642.000 dari pagu Rp110.952.654.255.000.
2. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp13.730.274.577.000 dari pagu Rp31.456.159.866.000.
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp1.812.388.844.000 dari pagu Rp5.274.391.058.000.
4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) sebesar Rp722.731.521 dari pagu Rp2.192.387.697.000.
5. Kementerian Transmigrasi sebesar Rp38,9 miliar dari pagu Rp122,4 miliar.
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebesar Rp1.781.803.729.000 dari pagu Rp2,83 triliun.
7. Badan SAR Nasional (Basarnas) sebesar Rp409.147.242.000 dari pagu Rp1.088.431.570.000.
Komisi VI
1. Kementerian BUMN sebesar Rp62,5 miliar dari pagu Rp277,5 miliar.
2. Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp720,6 miliar dari pagu Rp1,85 triliun.
3. Kementerian Koperasi sebesar Rp155 miliar dari pagu Rp473 miliar.
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp37,9 miliar dari pagu Rp105 miliar.
5. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebesar Rp6,58 miliar dari pagu Rp8,97 miliar.
Komisi VII
1. Kementerian UMKM sebesar Rp242,9 miliar dari pagu Rp463,86 miliar.
2. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebesar Rp603,8 miliar dari pagu Rp1,48 triliun.
3. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebesar Rp883,4 miliar dari pagu Rp2,51 triliun.
4. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar Rp79,6 miliar dari pagu Rp223,87 miliar.
5. TVRI sebesar Rp457,7 miliar dari pagu Rp1,52 triliun.
6. RRI sebesar Rp170,9 miliar dari pagu Rp1,07 triliun.
Komisi VIII
1. Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp970 miliar dari pagu Rp79,6 triliun.
2. Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp12,32 triliun dari pagu Rp78,55 triliun.
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebesar Rp146 miliar dari pagu Rp300,65 miliar.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp470,9 miliar dari pagu Rp1,43 triliun.
5. Badan Penyelenggara (BP) Haji sebesar Rp71,11 miliar dari pagu Rp179,74 miliar.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebesar Rp191,06 miliar dari pagu Rp436,8 miliar.
III. Berikut Daftar Mitra Komisi IX-XIII DPR RI
Komisi IX
1. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp19,6 triliun dari pagu Rp105,7 triliun.
2. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebesar Rp2,7 triliun dari pagu Rp4,8 triliun.
3. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sebesar Rp103 miliar dari pagu Rp494 miliar.
4. Badan Gizi Nasional sebesar Rp200,2 miliar dari pagu Rp71 triliun.
Komisi X
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp7,27 triliun dari pagu Rp33,5 triliun.
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) sebesar Rp14,3 triliun dari pagu Rp56,6 triliun.
3. Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) sebesar Rp90 miliar dari pagu Rp189 miliar.
4. Kementerian Kebudayaan sebesar Rp1,1 triliun dari pagu Rp2,3 triliun.
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebesar Rp1,34 triliun dari pagu Rp2,3 triliun.
6. Badan Riset Nasional (BRIN) sebesar Rp1,43 triliun dari pagu Rp5,84 triliun.
7. Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp1,69 triliun dari pagu Rp5,7 triliun.
8. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebesar Rp279,86 miliar dari pagu Rp721,69 miliar.
Komisi XI
1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,9 triliun dari pagu Rp53,1 triliun.
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sebesar Rp1 triliun dari pagu Rp1,97 triliun.
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp1,38 triliun dari pagu Rp6,15 triliun.
4. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp471 miliar dari pagu Rp2,47 triliun.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp49,6 miliar dari pagu Rp166 miliar.
Komisi XII
1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp271 miliar dari pagu Rp681,88 miliar.
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp1,66 triliun dari pagu Rp3,9 triliun.
3. Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp325 miliar dari pagu Rp1,08 triliun.
4. Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp143 miliar dari pagu Rp352 miliar.
5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebesar Rp47,7 miliar dari pagu Rp156,7 miliar.
Komisi XIII
1. Kementerian Hukum sebesar Rp1.678.287.603.000 dari pagu Rp5.066.600.725.000.
2. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp4.492.200.000.000 dari pagu Rp15.962.130.370.000
3. Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkena efisiensi Rp60.474.096.000 dari pagu Rp174.322.223.000.
4. Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp517.583.722.000 dari pagu Rp2.901.862.847.000
5. Komnas HAM dan Perempuan sebesar Rp59,95 miliar dari pagu Rp160.523.737.000.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp107,7 miliar dari pagu Rp229,9 miliar.
6. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp153.415.712.000 dari pagu Rp428.563.750.000.
7. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebesar Rp191,6 miliar dari pagu Rp374.428.347.000.
8. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebesar Rp422.552.849.000 dari pagu Rp1.303.654.261.000.
9. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebesar Rp224.315.522.000 dari pagu Rp969.201.354.000.
