• Ahmad Chudori, Jurnalis
Lintas-7.com - Jakarta. Kementerian sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk tim untuk berkolaborasi merumuskan program dan kebijakan bersama. Kerja sama ini akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).
"Kami berdua telah membentuk tim yang bekerja kurang lebih satu bulan, setelah itu kami tuangkan dalam bentuk MoU," kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf di usai rapat bersama Menteri PPPA di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/1/2024). Dikutip dari lama resmi.
Gus Ipul mengatakan tim tersebut akan merumuskan mekanisme kerja sama yang paten antara Kemensos dan Kementerian PPPA. Hal ini akan menjadi panduan di tingkat lapangan.
"Fokus kita ada dua. Satu, pencegahan. Bagaimana kekerasan itu terjadi, basisnya keluarga," katanya.
Ia memberikan contoh, Kemensos memiliki Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian PPPA ingin menitipkan agar PKH juga menekankan pentingnya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
"Termasuk kekerasan seksual dalam bentuk edukasi, dalam bentuk pemahaman, baik kepada orang tua maupun kepada anak-anak," katanya.
ia menyebutkan keduanya akan merumuskan program dalam merespons kasus. Selama ini sudah ada respons kasus dua kementerian, tapi belum dituangkan dalam bentuk kerja sama.
"Sehingga, ketika ada kasus-kasus yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, maupun hal-hal lain, bisa kita mengerti tugas masing-masing. Kita perkuat kerja sama saja yang selama ini sudah jalan," katanya.
Kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan pertemuannya dengan jajaran Kemensos untuk membangun sinergi dan kerja sama dengan Kemensos. Sebab, banyak program dari Kemensos yang beririsan dengan Kementerian PPPA.
"Kita akan melakukan kerja bersama untuk memetakan kondisi di lapangan khususnya yang terkait dengan perempuan dan anak," katanya.
Ia membuka kemungkinan kerja sama ini tak hanya dengan Kemensos tapi juga dengan kementerian lainnya. Sehingga, ketika ada persoalan di lapangan, antar kementerian bisa berbagi tugas.
"Sehingga, sinergi dalam menyelesaikan persoalan ini bisa diselesaikan lebih cepat," ujarnya.
Arifah mengatakan Kementerian PPPA memiliki sejumlah program prioritas. Pertama, program Ruang Bersama Indonesia yang berada di tingkat desa. Program ini ditujukan untuk menguatkan desa dan menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat keluarga dan desa.
Ruang Bersama Indonesia bukan dilihat secara fisiknya, tapi lebih kepada fungsinya," katanya.
Ia menuturkan kementeriannya juga memiliki program perluasan fungsi Call Center Sapa 129. Ia mengajak pilar-pilar sosial Kemensos untuk bersinergi dalam Ruang bersama Indonesia. Ketiga, program satu data perempuan dan anak berbasis desa.
"Kami berharap kolaborasi ini bisa memperkuat sinergi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Karena dari survei, kemiskinan paling tinggi adalah perempuan," katanya.
