• Yudi Rustandi, Jurnalis
Lintas-7.com, Bandung - Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan bakal dilantik pada tanggal 6 Februari mendatang. Keputusan pelantikan serentak dipastikan setelah Kemendagri melakukan rapat bersama DPR RI dan pihak terkait.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa pelantikan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jabar periode 2025–2030 dijadwalkan pada 6 Februari mendatang. Perihal rencana pelantikan itu, Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi turut diundang mengikuti Rapat Pimpinan Pemprov Jabar di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (22/1/2025).
"Ini adalah rapim pertama dengan gubernur ke-18 karena sudah diputuskan bahwa pelantikan tanggal 6 Februari 2025. Itu bersama-sama gubernur terpilih, bupati terpilih, wali kota terpilih tanggal 6 (Februari)," kata Bey.
Bey mengatakan, rapim ini untuk menyesuaikan pandangan dari jajaran Pemprov Jabar dengan visi dan misi dari Gubernur terpilih Dedi Mulyadi untuk akselerasi pembangunan Jawa Barat ke depan yang dinilai akan berdampak langsung pada masyarakat.
"Saya rasa sangat baik karena betul-betul akan berdampak langsung pada masyarakat. Seperti tadi malam, beliau menyampaikan tentang perbedaan perjalanan di Jawa Tengah dan Jawa Barat, di mana Jateng lebih mulus, sementara Jabar tidak demikian, sehingga beliau pertama fokus perbaikan jalan," kata Bey.
Sementara itu, Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi berterima kasih kepada seluruh pihak termasuk Presiden Prabowo Subianto yang menyepakati pelaksanaan pelantikan serentak pada 6 Februari mendatang. Ia mengaku ingin segera bekerja untuk masyarakat. "Ini momentum yang sangat strategis untuk melangkah, ketika sudah dilantik nanti langsung bekerja," katanya.
Dedi mengatakan, akan merealisasikan janji-janji politik selama kampanye melalui organisasi perangkat daerah. Ia pun menilai kepemimpinan Pj Gubernur Jabar dinilai memiliki visi dalam membangun Jawa Barat dan jujur dalam menjalankan tugas.
"Saya ini pilihan politik publik 62,22 persen artinya saya akan ditagih janji kampanye. Saya sampaikan seluruh janji kampanye yang saya sampaikan itu harus direalisasikan lewat organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat," ungkapnya.
