-->
  • Jelajahi

    Copyright © LINTAS-7
    Lintas-7

    Menu Bawah

    Iklan

    Sekda Ajat Beri Arahan Jajarannya Terkait Penyusunan RKPD Tahun 2026

    lintas-7
    03 December 2024, 15:54 WIB Last Updated 2024-12-03T08:54:48Z
    Foto. kegiatan rapat persiapan penyusunan RKPD tahun 2026 di Cibinong, Selasa (3/12/2024).



    Lintas-7.com - Kab. Bogor. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika memberikan arahan kepada jajarannya terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, kegiatan rapat persiapan penyusunan RKPD tahun 2026 di Cibinong, Selasa (3/12/2024).

    Hadir pada kegiatan tersebut, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Asisten Administrasi Umum (Asmin), dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan, hari ini kami merumuskan langkah-langkah perencanaan untuk kegiatan tahun 2026. Bulan Desember ini adalah bulan transisi, dimana kita menyelesaikan tahun anggaran 2024, menetapkan anggaran 2025, kemudian membuat landasan untuk tahun 2026.

    Tapi tidak melupakan program prioritas dari Presiden terpilih, Gubernur Jawa Barat terpilih, dan Bupati Bogor terpilih, maka ini adalah momen yang penting. Dengan energi baru setelah ada Bupati terpilih nanti, tentunya harus kita persiapkan semuanya,” jelas Ajat.

    Ajat mengatakan, ia mengarahkan bahwa inovasi pembiayaan dan inovasi teknologi menjadi wajib. Kita harus membuka mata, telinga serta berikhtiar ke sumber-sumber pendanaan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sektor lainnya seperti Corporate Social Responsibility (CSR).

    “Nanti juga kita akan membahas secara tematik atau kewilayahan, untuk mempersiapkan tahun 2026 dengan penguasaan baseline data yang dipersiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo),” kata Ajat.

    Ajat menambahkan, Diskominfo memperkuat penyelenggaraan teknologi dan informasi serta tata kelola data yang terintegrasi untuk mendorong pengambilan kebijakan yang berbasis data serta penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien. Dari situ akan keluar solusi, baru kita masukan kepada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

    Ilham Permana
    Editor. Adi

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini