Hal itu disampaikan saat memimpin apel pagi sekaligus Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, di halaman kantor Setda Cibinong pada, Senin (4/11/2024).
"Melalui kegiatan ini kami tegaskan kepada seluruh ASN lingkup Pemkab Bogor, untuk menjaga netralitas dan memberikan keadilan pada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bogor. Kita sudah ada regulasi jelas bahwa ASN itu harus netral. Tidak memihak kepada siapapun, dan juga tidak memihak atau membantu siapapun,” ungkap Pj. Bupati Bogor.
Lebih lanjut Bachril Bakri mengungkapkan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati tinggal 23 hari lagi. Persiapan dan pelaksanaan sudah dilakukan, karena fungsi pemerintah daerah adalah mendukung dan mempersiapkan segala sesuatunya.
"Kita sudah membantu KPU dan Bawaslu juga memfasilitasi dukungan-dukungan lain. Termasuk nanti mengawal suksesi distribusi logistik untuk memastikan dapat terdistribusi dengan baik ke tempat pemungutan suara. Saya juga sudah cek langsung kesiapan logistik ke gudang KPU untuk mengecek kegiatan sortir dan lipat, serta sekaligus menghitung kertas suara, memisahkan kertas suara mana yang rusak, mana yang baik, yang bisa digunakan,” bebernya.
Dalam kesempatan ini, ia juga meminta seluruh ASN untuk mendukung suksesi Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bogor, ada sekitar 7.908 TPS dan 72.000 KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang tersebar di seluruh Kabupaten Bogor.
"Selain mendorong terwujudnya suksesi Pilkada 2024 tugas kita adalah mendorong meningkatkan partisipasi pemilih dengan mengajak seluruh masyarakat datang ke TPS untuk memilih, tapi jangan sampai ada yang dipengaruhi masalah pilihan, silahkan mereka memilih sesuai hati nuraninya masing-masing,” ungkapnya.
Untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan damai, pihaknya akan menugaskan pejabat Eselon II untuk memonitor, mengawasi dan melihat pelaksanaan Pilkada 2024.
"Kita akan turunkan seluruh Pejabat Eselon II menjadi koordinator di tiap kecamatan, untuk mengawasi, mencermati dan melihat seluruh penyelenggaraan juga memberikan solusi apabila ada kendala atau permasalahan yang ditemukan pada saat pelaksanaan Pilkada,” imbuhnya.
Reporter. Lisa Apriliani
Redaktur. Helena Dwi Cahyani
